AdaAdaAjaBerita – Dunia maya kembali dibuat geleng-geleng kepala setelah beredar kabar mengenai seorang kepala desa di Sumatera Utara yang didakwa menyalahgunakan dana desa hingga ratusan juta rupiah. Dalam perkara tersebut, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat diduga justru dipakai untuk membiayai hubungan asmara di luar pernikahan.

Tak butuh waktu lama, warganet langsung menggelar sidang di kolom komentar. Banyak yang berseloroh bahwa ini mungkin satu-satunya proyek desa yang progresnya cepat, tetapi manfaatnya hanya dirasakan oleh "kontraktor cinta".

Menurut "pengamat hubungan spesialis drama" dari Universitas Netizen +62, kasus ini menjadi bukti bahwa cinta memang buta, tetapi laporan keuangan seharusnya jangan ikut-ikutan buta.

"Kalau dana desa dipakai buat selingkuh, berarti ini bukan pembangunan infrastruktur, tapi pembangunan hubungan yang salah alamat," ujar sang pengamat sambil menutup aplikasi mobile banking.

Netizen lain juga tak kalah kreatif. Ada yang mengusulkan agar laporan pertanggungjawaban anggaran nantinya dibuat lebih rinci, misalnya kategori "bunga", "hadiah", "makan malam romantis", hingga "biaya minta maaf". Meski begitu, mereka sepakat bahwa uang publik seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Sementara itu, warga desa dalam versi humor artikel ini dikabarkan mulai bertanya apakah jalan rusak di kampung mereka ikut terbengkalai karena anggarannya sedang "LDR" dengan proyek pembangunan.

Di akhir diskusi, netizen menyimpulkan satu pelajaran penting: kalau ingin mencari pasangan, gunakan uang hasil kerja sendiri. Jangan sampai APBDes berubah arti menjadi "Anggaran Pacaran Biar Dia Senang."

Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan karya satire yang terinspirasi dari pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa. Unsur humor, dialog, dan komentar netizen di atas adalah fiksi untuk hiburan. Dugaan tindak pidana tetap merupakan ranah proses hukum, dan setiap pihak berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.